Halaman
Kelas VII SMP/MTs
64
Dengan kedalaman ilmu dan pemikiran serta kesadaran akan nilai
kebangsaan, para pendiri negara menyepakati dasar negara Indonesia, yaitu
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai
konstitusi negara atau hukum dasar negara. Tata penyelenggaran negara
dan bernegara harus didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Kalian sebagai warga negara sudah semestinya memahami konstitusi negara.
Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya konstitusi mestilah dimulai
sejak dini. Di bab ini, kalian akan mempelajari lebih jauh tentang kesadaran
berkonstitusi.
A. Perumusan dan Pengesahan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
1. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tahukah kalian, apa itu konstitusi? Coba kalian baca pengertian konstitusi
berikut ini. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda, seperti
dalam bahasa Inggris ”
constitution
”, dalam bahasa Belanda ”
constitutie
”,
dalam bahasa Jerman ”
konstitution
”, dan dalam bahasa Latin ”
constitutio
”
yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi
menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi
tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata
negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan
hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan
ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara (Budi Juliardi,
2015:66-67). Contoh konvensi dalam ke
tatanegaraan Indonesia antara lain
pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna
DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan
bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu.
0HQXUXWVHRUDQJVDUMDQDKXNXP(&6:DGH8QGDQJ8QGDQJ'DVDU
adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-
badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja
badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi,
Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi
kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat
sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara
akan lebih terlindung. Gagasan ini
disebut dengan Konstitusionalisme
(Miriam Budiardjo, 2002:96).
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
65
Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana
ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”.
Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam pe-
nyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimly
Asshiddiqie (2008:5) konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak
ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih
tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum
yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan
dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka
Gambar 3.2
Sidang BPUPKI
Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasi kan, belum memiliki
Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 di tetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari
setelah Proklamasi. Nah, cobalah kalian rumuskan beberapa pertanyaan
yang berkenaan dengan perumusan Undang-Undang Dasar di Indonesia.
Pertanyaan kalian dapat di arah kan pada persoalan-persoalan, seperti : lem-
baga perumus, waktu perumusan, keanggotaan lembaga perumus, tahapan
perumusan, dan hasil rumusan.
Kelas VII SMP/MTs
66
Merujuk buku
Konstitusi dan Konstitusionalisme
karangan Jimly Asshiddiqie, disebutkan bahwa
naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh
BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua
tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, saat itu
dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan
pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam
masa persidangan kedua tersebut, dibentuk Panitia
Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai
oleh Ir. Soekarno. Kemudian, Panitia ini membentuk
Panitia Kecil lagi yang diketuai oleh Soepomo dengan
anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo,
A.A. Maramis, Panji Singgih, H. Agus Salim dan
Sukiman.
Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar,
pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas
beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan
tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk
Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas
Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo. Rancangan
Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia
Penghalus Bahasa.
Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda
”Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Panitia Perancangan
Undang-undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan UUD
berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal
masuk tentang aturan
peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan.
Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara ”Pembahasan
Rancangan Undang-Undang Dasar”. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang
Dasar, yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan
dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, sebagai
Panitia Kecil Perancang Undang- Undang Dasar, diberi kesempatan untuk
memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar.
Penjelasan Soepomo, antara lain menjelaskan betapa pentingnya me-
mahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar (Sekretariat Negara
Indonesia, 1995 :264).
INFO
Kewarganegaraan
K.R.T Radjiman
Wedyodingrat :
”...
Marilah kita
mengheningkan
cipta supaya
mendapat pikiran
yang suci dan
murni dalam
pemilihan
...”
Tirulah perilaku
religius para
pendiri negara.
Selalu berdoa
sebelum memulai
kegiatan dan
membuat
keputusan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
67
”Paduka Tuan Ketua! Undang-Undang Dasar negara mana pun tidak
dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar
dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks
itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui
dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti
apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa
yang menjadi dasar Undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pem-
bicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan- rancangan Undang-
Undang Dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini
menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk
menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar ini.”
Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat
pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga, diterima usul-usul
dari panitia keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian,
selesailah tugas panitia BPUPKI.
Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di
atas dan sumber belajar lain tentang perumusan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, tulislah informasi yang diperoleh ke dalam tabel
berikut.
Aktivitas 3.1
Tabel 3.1 Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
No.
Aspek Informasi
Uraian
1.
Pembahasan sidang tanggal
13 Juli 1945
2.
Pembahasan sidang tanggal
14 Juli 1945
3.
Pembahasan sidang tanggal
15 Juli 1945
4.
Pembahasan sidang tanggal
16 Juli 1945
Kelas VII SMP/MTs
68
Peta Tempat Duduk Persidangan BPUPKI
Keterangan :
Ketua :
1.
Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat
2. Itibangase Yosio
3.
R. P. Soeroso
Anggota :
1. Ir. Soekarno
2. Muh. Yamin
3.
Dr. R. Koesoemah Atmadja
4.
R. Abdoelrahim Pratalykrama
5. R. Ario
6.
K. H. Dewantara
7.
R. Bagoes H. Hadikoesoemo
8. B.P.H Bintoro
9. A.K. Moezakir
10. B.P.H Poeroebojo
11. R.A.A Wiranatakoesoema
12. Moenandar
13. Oeij Tiang Tjoei
14. Drs. Moh. Hatta
15. Oei Tjiang Hauw
16. H. Agoes Salim
17.
M. Soetardjo K. Hadikoesoemo
18. R.M Margono Djojohadikoesoemo
19. K.H Abdul Halim
20. K.H Masjkoer
21. R. Soedirman
22. Prof. Dr. P.A.H Djajadiningrat
23. Prof. Dr. Soepoemo
24. Prof. Ir. R. Roeseno
25. Mr. R. Pandji Singgih
26. Mr. Nj. Maria Ulfa santoso
27. R.M.T.A Soerjo
28. R. Roeslan Wangsokoesoemo
29. Mr R. Soesanto Tirtoprodjo
30. Nj. R.S.S Sonarjo M.
31. Dr. R. Boentaran M
32. Liem Koen Hian
33. Mr. I latuharh
34. Mr. R. Hindromartono
35. R. Soekardjo Wirjopranoto
36. Hadji Ahmad Sanoesi
37. A. M. Dasaad
0U7DQJ(QJ+RH
39. Ir. R.M. P. Soerachman Tj.
40. R.A.A Soemitro Kolopaking
Poerbonegoro
41. K.R.M.T.H Woerjoningrat
42. Mr. A Soebardjo
43. Prof. Dr. R. Asikin Widjaja K
44. Abikoesno Tjokrosoejoso
45. Parada Harahap
46. Mr. R. M. Sartono
47. K.H.M. Mansoer
48. Drs. K.R.M.A Sosrodiningrat
49. Mr. R. Soewandi
50. K.H.A. Wachid Hasyim
51. P.P Dahler
52. Dr. Soekiman
53. Mr. K.R.M.T Wongsonegoro
54. R. Oto Iskandar Dinata
55. A. Baswedan
56. Abdul Kadir
57. Dr. Samsi
58. Mr. A.A Maramis
59. Mr. R. Samsoedin
60. Mr. R. Sastromoeljono
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
Ketua
Muda
65 4 3 2 1
Ketua
Muda
36
35
34
33
32
31
Ketua
42
41
40
39
38
37
48
47
46
45
44
43
54
53
52
51
50
49
60
59
58
57
56
55
Buatlah simulasi peta tempat duduk di atas di kelas kalian dan diskusikan pesan
penting peta tersebut dengan keputusan-keputusan yang diambil.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
69
2.
Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI melaksanakan
sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945.
Ir. Soekarno, sebagai Ketua PPKI, dalam
sambutan pembukaan sidang dengan penuh
harapan mengatakan sebagai berikut (Sekretariat
Negara Republik Indonesia, 1995 :413).
”Saya minta lagi kepada Tuan-tuan sekalian,
supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang
Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-
garis besar yang telah dirancangkan oleh
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya
yang kedua. Perobahan yang penting-penting
saja kita adakan dalam sidang kita sekarang
ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita ke
sampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin
pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan
menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih
Presiden dan Wakil Presiden.”
Harapan Soekarno di atas mendapatkan
tanggapan yang sangat baik dari para anggota
PPKI. Moh. Hatta yang memimpin jalannya
pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar
dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses
pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan,
tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antaranggota.
Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah
Pembukaan dan Batang Tubuh. Undang-Undang Dasar ini, dikenal dengan
sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, Penjelasan
Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945.
Suasana permufakatan dan kekeluargaan, serta kesederhanaan juga
muncul pada saat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Risalah sidang
PPKI mencatat sebagai berikut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995
:445-446).
INFO
Kewarganegaraan
Soepomo
:
” ...
Undang-Undang
Dasar Negara
dimanapun tidak
dapat dimengerti
sungguh-sungguh
maksudnya
Undang-Undang
Dasar Negara, kita
harus mempelajari
juga bagaimana teks
itu, harus diketahui
keterangan-
keterangannya dan
juga harus diketahui
dalam suasana apa
teks itu dibikin
... ”
Kelas VII SMP/MTs
70
Anggota OTTO ISKANDARDINATA :
Berhubung dengan keadaan waktu saya harap supaya pemilihan Presiden
ini diselenggarakan dengan aklamasi dan saya majukan sebagai calon,
yaitu Bung Karno sendiri.
(Tepuk tangan)
Ketua SOEKARNO :
Tuan-tuan banyak terima kasih atas kepercayaan Tuan-tuan dan dengan
ini saya dipilih oleh Tuan-tuan sekalian dengan suara bulat menjadi
Presiden Republik Indonesia.
(Tepuk tangan). (Semua anggota berdiri
dengan menyanyi lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan ”
Hidup Bung
Karno
” 3x)
Anggota OTTO ISKANDARDINATA :
Pun untuk memilih Wakil Kepala Negara Indonesia saya usulkan cara yang
baru ini dijalankan. Dan saya usulkan Bung Hatta menjadi Wakil Kepala
Negara Indonesia.
(Tepuk tangan) (Semua anggota berdiri dengan me
nyanyi
lagu Indonesia Raya. Sesudahnya diserukan ”
Hidup Bung Hatta
” 3x)
Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di hasilkan keputusan
sebagai berikut.
a. Mengesahkan UUD 1945.
b. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai
wakil presiden Republik Indonesia.
c. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan
UUD naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang
kedua
%383., (PSDW SHUXEDKDQ \DQJ GLVHSDNDWL WHUVHEXW DQWDUD ODLQ
sebagai berikut.
a. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
b. Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan ”Ketuhanan
<DQJ0DKD(VD ́
c. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia
asli yang beragama Islam” menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia
asli.”
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
71
d. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas
.HWXKDQDQ<DQJ0DKD(VD ́
Setelah mempelajari proses pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, coba kalian catat informasi yang diperoleh dalam tabel
berikut. Kalian dapat menambahkan pengetahuan sebanyak mungkin
yang diperoleh saat proses mengumpulkan informasi dari sumber
belajar.
Aktivitas 3.2
Tabel 3.2 Penge
sahan UUD 1945
No.
Aspek Informasi
Uraian
1.
Hasil sidang PPKI
2.
Sistematika UUD 1945
3.
Perubahan Naskah Piagam
Jakarta dan Rancangan UUD oleh
PPKI
Diskusikan dengan teman kalian untuk melengkapi tabel di atas. Kumpulkan
pada guru kalian segera.
B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia
Coba amati, apakah di sekolah kalian telah memiliki tata tertib sekolah?
Tuliskan hal-hal yang kalian ingat terhadap tata tertib sekolah! Bacakan
tulisan kalian di depan kelas!
Kelas VII SMP/MTs
72
Kehidupan dalam sekolah kalian dapat
diibaratkan sama dengan kehidupan
suatu negara, keduanya memiliki per-
aturan. Kehidupan di sekolah diatur
melalui tata tertib sekolah, sedangkan
kehidupan dalam suatu negara diatur
dengan konstitusi atau Undang-Undang
Dasar.
Setiap bangsa yang merdeka akan
mem bentuk suatu pola kehidupan ber-
kelompok yang dinamakan negara. Pola
ini dalam bernegara perlu diatur dalam
suatu naskah berupa aturan hukum
tertinggi dalam kehidupan Negara
Republik Indonesia yang dinamakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 berisi
aturan dasar kehidupan bernegara di
Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum
yang paling tinggi dan fundamental
sifatnya, karena merupa kan sumber
legitimasi atau lan dasan bentuk-bentuk
peraturan perundang-undangan di
bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum
yang berlaku universal, maka semua
peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia tidak boleh ber-
tentangan dan harus berpedoman pada
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Sebagai warga negara Indonesia,
kita patuh pada ketentuan yang terdapat
dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib
dan teratur.
INFO
Kewarganegaraan
Fungsi konstitusi dapat dirinci
sebagai berikut.
1.
Penentu dan pembatas
kekuasaan negara.
2. Pengatur hubungan
kekuasaan antar organ
negara.
3. Pengatur hubungan
kekuasaan antar organ
negara dengan warga
negara.
4. Pemberi atau sumber
legitimasi terhadap
kekuasaan negara ataupun
kegiatan penyelenggaraan
kekuasaan negara.
5. Penyalur atau pengalih
kewenangan dari sumber
kekuasaan yang asli
(rakyat) kepada organ
negara.
6. Simbolik sebagai
pemersatu.
7.
Simbolik sebagai rujukan
identitas dan keagungan
kebangsaan.
8. Simbolik sebagai pusat
upacara.
9. Sarana pengendalian
masyarakat.
10. Sarana perekayasaan dan
pembaruan masyarakat.
(Jimly Asshiddiqie)
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
73
Sebaliknya apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada
ketidakharmonisan. Akibat nya bisa terjadi perang saudara. Siapa yang
dirugikan? Semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat
tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya Negara Republik
Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk me laksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Coba kalian wawancarai teman-teman kalian dengan pertanyaan berikut.
1. Apa manfaat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi
warga negara serta bangsa dan negara?
2. Apa akibat bagi warga negara dan bangsa negara, apabila Indonesia
tidak memiliki UUD?
3. Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting
UUD Negara Republik Indone ia Tahun 1945?
4. Tulislah hasil wawancara kalian dalam tabel berikut.
Aktivitas 3.3
Tabel 3.3 Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
No.
Unsur
Manfaat
Akibat Apabila
Tidak Ada UUD
1.
Warga Negara
2.
Bangsa dan Negara
Kesimpulan
: ................................................................................................
................................................................................................
Kumpulkan hasil tugas pada guru kalian.
s
Kelas VII SMP/MTs
74
C. Peran Tokoh Perumus UUD 1945
Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang
memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia.
Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang
terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu.
Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa,
golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu.
Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI,
yaitu nasionalisme dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran
nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan
negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama me-
nginginkan didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan di antara
anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
dan golongan.
BPUPKI melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan
mengutamakan musyawarah dan mufakat. Ir. Soekarno dalam sidang
BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, ” ...
Kita hendak mendirikan negara
Indonesia, yang bisa semua harus melakukannya. Semua buat semua!
... ”
Dari pendapat Ir. Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara
berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia, terlepas dari
para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang
berbeda.
Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal
itu dapat kalian lihat dari pertanyaan Ketua BPUPKI, dr. K.R.T Radjiman
Wedyodiningrat dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, yaitu :
”Jadi, rancangan ini sudah diterima semuanya. Jadi, saya ulangi lagi,
Undang-Undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-bulatnya. Bagai-
manakah Tuan-tuan? Untuk penyelesaiannya saya minta dengan hormat
yang setuju yang menerima, berdiri. (saya lihat Tuan Yamin belum berdiri).
Dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih
Tuan-tuan”.
Pertanyaan dari ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang
BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
75
Setelah mempelajari proses perumusan dan pengesahan UUD 1945,
apa pengetahuan yang diperoleh, apa manfaat pelajaran ini, apa
sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan
dilakukan? Ungkapkan atau tuliskan pendapat kalian dalam selembar
kertas. Mintalah teman kalian untuk membaca hasil ungkapan kalian
dan perbaikilah sesuai masukan tersebut. Jangan lupa mengumpulkan
hasilnya pada guru kalian.
5HÀHNVL
serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan
tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Keberhasilan
bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, merupakan salah
satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara.
Dalam Persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan
kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan,
toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan
keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui
dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi
dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka.
Setelah kalian membaca peristiwa di atas, kalian secara berkelompok
membuat bahan presentasi tentang perumusan dan pengesahan UUD
1945, selanjutnya presentasikan bahan tersebut di depan kelas. Apabila
satu kelompok sedang mempresentasikan bahannya, kelompok yang lain
menyimak dan memberi tanggapan.
Pilihlah tiga orang tokoh bangsa dan pendiri negara Indonesia anggota
BPUPKI atau anggota PPKI. Selanjutnya, tuliskan apa yang dapat kalian
teladani dari sikap dan perilaku ketiga tokoh tersebut. Laporkan tulisan
kalian dalam diskusi kelas! Kumpulkan hasil diskusi pada guru kalian.
Aktivitas 3.4
Kelas VII SMP/MTs
76
1. Kata Kunci
Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada
bab ini, yaitu
Konstitusi
,
BPUPKI
,
PPKI
, dan
UUD
1945
.
2. Intisari Materi
a. Perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI dilaksanakan dalam sidang ke-
dua tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. BPUPKI membentuk
3 (tiga) Panitia Kecil untuk membahas dan mempersiapkan pe-
rumusan Undang- Undang Dasar.
b. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 :
(1) Mengesahkan UUD 1945;
(2) Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta
sebagai Wakil Presiden;
(3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
c. Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan adalah :
(1) Pembukaan, terdiri dari 4 alinea;
(2) Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan per-
alihan, 2 ayat aturan tambahan;
(3) Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal
Sedangkan sistematika setelah perubahan UUD NRI 1945
adalah :
(a) Pembukaan, terdiri dari 4 alinea.
(b) Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan per-
alihan, 2 ayat aturan tambahan.
d. Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pe-
ngesahan UUD 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa
dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air,
dan musyawarah mufakat.
Rangkuman
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
77
Para pendiri negara dalam Sidang BPUPKI menunjukkan sikap sebagai
negarawan. Tidak memaksakan kehendak serta mendahulukan ke-
pentingan bangsa dan negara merupakan salah satu bentuk perilaku
seorang negarawan. Apakah kalian masing-masing telah memiliki sikap
seperti yang ditunjukkan seorang negarawan?
Tuliskan dengan jujur bagaimana perilaku kalian (baik positif
maupun negatif) atas beberapa pernyataan pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4 Proyek Kewarganegaraan : Perilaku, Dampak dan
Solusi Alternatif
No.
Semangat
Gambaran
Perilaku
Dampak
Upaya
Peningkatan
1.
Toleran
Berperilaku
toleran
dibuktikan
dengan
tidak
membeda-
bedakan
teman
Memiliki
banyak
teman
Meningkatkan
pertemanan
tidak hanya di
sekolah
2.
Rela Berkorban
3.
Persatuan dan
Kesatuan
4.
Mengutamakan
kepentingan
bangsa dan
negara
5.
....
Setelah melengkapi tabel di atas tempelkanlah pada
dinding kelas kalian.
Proyek Kewarganegaraan
Kelas VII SMP/MTs
78
Lembar Penilaian Antarteman
Nama teman yang dinilai : ...........................
Nama Penilai
: ...........................
Kelas
: ...........................
Semester
: ...........................
Petunjuk
: ...........................
Petunjuk :
Berilah tanda ceklist (
) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang),
3 (sering), atau 4 (selalu) sesuai dengan keadaan teman kalian yang
sebenarnya.
Tabel 3.5 Penilaian Sikap Antarteman
No.
Pernyataan
4
3
2
1
1.
Teman saya bertambah yakin akan
NHNXDVDDQ7XKDQ<DQJ0DKD(VDVHWHODK
memahami pengesahan UUD 1945.
2.
Teman saya menjalankan ibadah agama
yang dianut.
3.
Teman saya bersyukur atas nikmat dan
NDUXQLD7XKDQ<DQJ0DKD(VDNHSDGD
bangsa Indonesia yang memiliki UUD NRI
Tahun 1945.
4.
Teman saya mengakui kekeliruan dan
kekhilafan yang dilakukannya.
Penilaian Sikap
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
79
5.
Teman saya datang ke sekolah tepat waktu.
6.
Teman saya mengumpulkan tugas sesuai
dengan waktu yang ditentukan.
7.
Teman saya menghormati teman yang
berbeda pendapat dalam bermusyawarah.
8.
Teman saya melaksanakan hasil keputusan
musyawarah kelas meskipun berbeda
dengan keinginannya.
9.
Teman saya bekerja sama dengan siapapun
di kelas tanpa membeda-bedakan teman.
10.
Teman saya bergaul tanpa membeda-
bedakan teman.
Kelas VII SMP/MTs
80
11.
Teman saya berperilaku sesuai dengan
nilai-nilai luhur Pancasila.
12.
Teman saya mendahulukan kepentingan
bersama daripada kepentingan pribadi.
13.
Teman saya berperilaku santun kepada
orang lain.
14.
Teman saya berbicara sopan kepada orang
lain.
15.
Teman saya mengucapkan terima kasih
setelah menerima bantuan orang lain.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
81
Uji Kompetensi 3
Uji Kompetensi 3.1
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apa saja tiga Panitia Kecil yang dibentuk dalam sidang kedua BPUPKI?
2. Bagaimana keanggotaaan Panitia Perancang UUD?
3. Apa hubungan antara Panitia Perancang Undang-Undang Dasar
dengan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar?
4. Apakah isi materi pembahasan sidang kedua BPUPKI sesuai dengan
tanggal sidang?
Uji Kompetensi 3.2
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Apa hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945?
2. Bagaimana sistematika UUD Tahun 1945 sebelum perubahan?
3. apa hubungan Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945?
4. Bagaimana sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil sidang
PPKI tanggal 18 Agustus 1945?
Pemahaman Materi
Dalam mempelajari materi bab ini, tentu ada materi yang dengan mudah
dapat dipahami, dan ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu,
lakukan penilaian diri atas pemahaman terhadap materi pada bab ini
dengan memberikan tanda ceklist (
) pada kolom sangat paham, paham
sebagian, dan belum paham.
Tabel 3.6 Pemahaman Materi
No.
Submateri Pokok
Sangat
Paham
Paham
Sebagian
Belum
Paham
1.
Perumusan dan Pengesahan
UUD 1945
a.
Perumusan UUD 1945
b. Pengesahan UUD 1945
Kelas VII SMP/MTs
82
2.
Arti Penting UUD
Negara Republik
Indonesia Tahun
1945 bagi Bangsa dan
Negara Indonesia
3.
Peran tokoh perumus
UUD 1945
Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok sangat paham,
mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan
kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kelompok paham
sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah
penjelasan lebih lengkap, agar kalian dapat cepat memahami materi
pelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahami. Isilah dengan
penuh kejujuran agar berdampak positif pada diri kalian.